SUNGAI PENUH, TRIBUN- Peserta ujian kelompok belajar (kejar) paket C protes. Mereka tak terima adanya pungutan uang ujian yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Kabupaten Kerinci, sebesar Rp 350 ribu per siswa.
Menurut beberapa peserta ujian, uang pungutan tersebut hanya kebijakan dari pengurus PKBM. Peserta ujian tidak pernah menerima informasi sebelumnya masalah uang ujian, akan tetapi tiba-tiba saat ujian peserta dituntut agar dibayar.
Disamping itu, peserta ujian juga merasa uang yang harus dibayarnya cukup besar, "Biaya Rp 350 ribu itu terlalu besar," ujar seorang peserta paket C, saat dihubungi Tribun beberapa hari yang lalu.
Seorang peserta ujian juga mengakui merasa dibohongi oleh pengurus PKBM Paket C. Soalnya kejadian ini sudah pernah terjadi pada ujian tahun lalu. Dia dituntut membayar Rp 500 ribu dengan janji diluluskan. Kenyataannya, apa yang disampaikan pihak PKBM tersebut tidak menjadi kenyataan. Dia dinyatakan tak lulus dan harus mengulang ujian pada tahun 2010. Dia pun diharuskan membayar lagi sebesar Rp 350 Ribu.
"Pada saat ujian sebelumnya, kita juga dituntut membayar Rp 500 (ribu) dan pihak PKBM mengatakan akan meluluskan. Namun sekarang mulai lagi minta uang dengan kita. Kalau memang benar lulus tidak masalah uang tersebut kita bayar," jelasnya.
Informasi yang didapatkan dari sumber lainnya, pihak PKBM menagih lagi uang tersebut. Peserta ujian banyak yang tak memenuhinya dan mengancam ingin akan meninggaklan ruang ujian. Sayang ancaman tersebut tak menyurutkan pihak PKBM untuk mendapatkan uang dari siswa.
"Kita didesak oleh pihak PKBM untuk membayar uang tersebut pada saat pelaksanaan ujian, pihak PKBM yang meminta uang tersebut yaitu Bapak Arifni," jelasnya.
Diakui oleh peserta ujian paket C saat ini ada beberapa orang yang telah membayar uang sejumlah Rp 350 ribu tersebut dan ada juga yang baru membayar Rp 100 ribu. Akan tetapi kekurangan uang tersebut akan diminta kembali oleh pihak PKBM pada ke siswa yang belum melunasinya. "Saat ini ada yang sudah membayar dan ada yang membayar Rp 100 ribu," jelasnya.
Arifni saat dikonfirmasi melalui telepon membenarkan mengenai uang ujian tersebut. Dia mengatakan, uang Rp 350 ribu itu digunakan untuk biaya operasional ujian kejar paket C, seperti honor pengawas, konsumsi dan sebagainya. Bahkan dirinya mengaku bantuan dari Dikjar Kerinci terkait pelaksanaan kejar paket C di Kabupaten Kerinci, tidak ada sama sekali.
"Uang yang kita tuntut ke siswa sejumlah tersebut, merupakan swadaya peserta ujian. Kalau tidak dari peserta ujian kita mau cari di mana uang untuk belajar," ujarnya.
Arifni membantah memungut biaya Rp 350 ribu tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan peserta ujian. "Peserta ujian sudah sepakat untuk masalah pembayaran uang tersebut," imbuhnya.
Dia membantah jika uang yang dipungut tersebut merupakan garansi untuk meluluskan siswa yang ikut ujian. "Uang itu bukan untuk meluluskan peserta ujian," tegasnya.(eja)
Tak Bisa Ditindak kalau Swadaya
MENGENAI adanya pungutan yang dilakukan pihak PKBM terhadap siswa yang mengikuti kejar paket C dan diperuntukkan honor pengawas, konsumsi dan sebagainya, pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Disdikjar) Kerinci, tak ikut campur apabila pungutan tersebut bersifat swadaya.
Kasi Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Disdikjar) Kerinci, Padrizal mengatakan, seandainya pungutan tersebut ada hubungannya dengan kelulusan siswa yang ikut ujian, maka akan diambil tindakan kepada pihak PKBM.
"PKBM tidak memiliki hak untuk masalah kelulusan siswa. Bahkan kita sendiri dari dikjar tidak bisa menetukan kelulusan. Kelulusan itu dari pusat," jelasnya.(eja)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar